sentralsoal.com - Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran PKn kelas 8 Kurikulum 2013. Harapannya, apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu Bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari referensi seputar contoh soal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran PKn kelas 8 Kurikulum 2013 revisi.
Gambar: freepik.com
1. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang sesuai dengan pasal ....
A. Pasal 1 ayat 3
B. Pasal 2 ayat 3
C. Pasal 3 ayat 3
D. Pasal 4 ayat 3
2. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, yaitu ....
A. Membatasi gerak masyarakat
B. Melindungi pejabat negara
C. Mengekang kebebasan warga negara
D. Mengatur penyelenggaraan negara
3. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ....
A. Tap MPR
B. UUD NRI Tahun 1945
C. Pancasila
D. Undang Undang
4. Peraturan pemerintah dibentuk dengan tujuan ....
A. menjalankan UU
B. menjalankan UUD 1945
C. menjalankan perpu
D. menjalankan Tap MPR
5. Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan paraturan perundang-undangan yaitu ....
A. UU Nomor 12 Tahun 2011
B. UU Nomor 11 Tahun 2011
C. UU Nomor 14 Tahun 2011
D. UU Nomor 13 Tahun 2011
6. Hierarki perundang-undangan di Indonesia tidak boleh di bolak balik. Salah satu alasannya karena peraturan perundang-undangan di bawah peraturan perundang-undangan yang lain ....
A. dibuat dalam keadaan yang sangat mendesak
B. tidak akan menggantikan posisi peraturan yang lain
C. sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan di atasnya
D. menjelaskan atau menjabarkan peraturan perundang-undangan di atasnya
7. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah ....
A. peraturan tak tertulis yang tidak memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
B. peraturan tak tertulis yang tidak memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
C. peraturan tertulis yang tidak memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
D. peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
8. Yang berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpu adalah ....
A. Presiden
B. DPR
C. MPR
D. DPD
9. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menempati pada urutan ketiga yaitu ....
A. Tap MPR
B. Pancasila
C. UUD NRI Tahun 1945
D. UU/Perppu
10. Sikap yang dapat dilakukan oleh warga negara terhadap UUD 1945 hasil amandemen adalah ....
A. Turut mendukung pelaksanaanya di lapangan
B. Menyerahkan kepada pemimpin saja
C. Menafsirkan sesuai keinginan hati
D. Menghafalkan pasal-pasal perubahan
11. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 tertinggi adalah ....
A. Pancasila
B. Tap MPR
C. UU/Perppu
D. UUD NRI Tahun 1945
12. Peraturan pemerintah bukanlah merupakan peraturan yang berdiri sendiri sebab peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan peraturan yang diatasnya yaitu ....
A. Undang-Undang
B. Peraturan Daerah
C. Peraturan Presiden
D. Keputusan Presiden
13. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundangan yang berwenang, merupakan pengertian dari asas pembentukan perundang-undangan ....
A. Keterbukaan
B. Kejelasan tujuan
C. Dapat dilaksanakan
D. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
14. Adapun yang terlibat dalam pembuatan perda kabupaten adalah ....
A. Menteri/non menteri dan Presiden
B. DPR,Presiden dan DPD
C. DPRD dan Gubernur
D. DPRD dan Bupati
15. Dalam keadaan genting presiden bisa mengeluarkan sebuah peraturan yaitu ....
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Presiden
C. Undang Undang
D. Peraturan pengganti undang-undang
16. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ke 6 menurut UU NO 12 TAHUN 2011 adalah ....
A. Peraturan presiden
B. Perpu
C. Peraturan pemerintah
D. Peraturan Daerah provinsi
17. Suatu peraturan perundang-undangan di katakan mempunyai landasan sosiologis ....
A. peraturannya dapat mengisi kekosongan hukum
B. rumusannya mendapat pembenaran secara filsafat
C. ketentuan sesuai keyakinan umum
D. peraturan mempunyai dasar hukum
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Memuat ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi Negara dan pemerintahan
2) Memuat ketentuan-ketentuan tentang rakyat
3) Memuat ketentuan yang berkaitan dengan identitas Negara seperti bahasa, lambang dan bendera
4) Memuat jaminan teradap hak-ak asasi manusia dan ak serta kewajiban warga negara
5) Memuat susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental
6) Memuat pembagian dan pembatasan kekuasaan atas tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental
18. Semua pernyataan di atas merupakan muatan atau isi dari ....
A. Ketetapan MPR
B. Undang-Undang Dasar 1945
C. Undang-Undang
D. Peraturan Presiden
19. Peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan landasan ....
A. ideologis
B. yuridis
C. sosiologis
D. filosofis
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945
2) Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU
3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu
4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau
5) Pemenuhan kebutuhan hokum dalam masyarakat
20. Pernyataan ini merupakan isi atau muatan dari ....
A. Peraturan Presiden
B. Peraturan Daerah
C. UUD NRI 1945
D. Undang-Undang
21. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, merupakan pengertian dari materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu asas ....
A. kebangsaan
B. kekeluargaan
C. pengayoman
D. kekeluargaan
22. Dikeluarkan presiden karena keadaan genting dan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa serta harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Ini merupakan ketentuan yang berhubungan dengan ....
A. Perpu/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
B. Ketetapan MPR
C. Undang-Undang
D. Peraturan Presiden
23. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam UU nomor 12 tahun 2012 dan ditegaskan pada pasal ....
A. lima
B. enam
C. tujuh
D. delapan
24. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Ini merupakan asas penyusunan perundang-undangan tepatnya ....
A. Keterbukaan
B. Dapat dilaksanakan
C. Kejelasan Tujuan
D. Kejelasan Rumusan
25. Partisispasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses pembangunan hukum. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan ....
A. kejelasan rumusan
B. dapat dilaksanakan
C. keterbukaan
D. kejelasan tujuan
26. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernyataan diatas menjelaskan asas dalam penyusunan perundang-undangan tepatnya ....
A. Kejelasan Tujuan
B. Keterbukaan
C. Dapat dilaksanakan
D. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
27. Dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahasa hukumnya kurang jelas dan sulit di mengerti sehingga menimbulkan banyak interpretasi, artinya peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan asas ....
A. kenusantaraan
B. kejelasan rumusan
C. keadilan
D. kekeluargaan
28. Bahwa materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, artinya asas ....
A. Keadilan
B. Pengayoman
C. Kekeluargaan
D. Bhineka Tunggal Ika
29. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. Peraturan pemerintah
B. Peraturan presiden
C. Tap MPR
D. Undang-undang
30. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan adalah arti ....
A. Perundang-Undangan
B. Undang-Undang
C. Konstitusi
D. Hukum Dasar
31. Indonesia adalah Negara Hukum. Pernyataan tersebut merupakan isi dari pasal ....
A. 2 ayat 1
B. 1 ayat 3
C. 1 ayat 1
D. 1 ayat 2
32. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ....
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Mahkamah Agung
33. Aturan yang mengatur tentang tata peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam ....
A. UU No 12 Tahun 2012
B. UU No 12 Tahun 2013
C. UU No 12 Tahun 2010
D. UU No 12 Tahun 2011
34. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara ....
A. kesatuan
B. hukum
C. republik
D. berkedaulatan rakyat
35. Pilihlah jawaban di bawah ini yang merupakan pernyataan yang tidak termasuk prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum yaitu ....
A. Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tingggi mengesampingkan yang lebih rendah
B. Dasar Peraturan Perundang-Undangan selalu peraturan peraturan perundang-undangan
C. Peraturan Perundangn-Undangan baru mengesampingkan yang lama
D. Peraturan Perundang-Undangan umum mengesampingkan yang khusus
36. Pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di tingkat pemerintahan pusat adalah ....
A. MA, MK, DPR dan DPRD
B. MPR, DPR, DPD, dan Presiden
C. DPRD, DPD, DPR, dan MPR
D. Presiden dan Gubernur
37. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 berjumlah ....
A. lima
B. enam
C. tujuh
D. delapan
38. Hak DPR untuk mengajukan usul RUU disebut ....
A. hak legislatif
B. hak normatif
C. hak inisiatif
D. hak istimewa
39. Satu urutan aturan di atas Peraturan Presiden adalah ....
A. TAP MPR
B. Undang-Undang
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Daerah Provinsi
40. Kepala pemerintahan di tingkat Provinsi adalah ....
A. Gubernur
B. Presiden
C. Walikota
D. Bupati
41. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang tertinggi adalah ....
A. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
B. TAP MPR
C. Undang-Undang
D. UUD NRI Tahun 1945
42. Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib adalah contoh ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam ....
A. Masyarakat
B. Negara
C. Sekolah
D. Keluarga
43. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang terendah adalah ....
A. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
B. Peraturan Daerah Provinsi
C. UUD NRI Tahun 1945
D. Undang-Undang
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Taat dan tepat waktu membayar pajak
2) Mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas
3) Mengendarai kendaraan dengan surat ijin mengemudi
4) Menyeberang jalan di tempat penyebrangan
5) Menjaga nama baik Negara dan bangsa
6) Menjaga rahasia negara
7) Melaksanakan perundang-undangan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis
44. Pernyataan diatas merupakan sikap taat perundang-undangan di linkungan ....
A. Sekolah
B. Keluarga
C. Negara
D. Masyarakat
45. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang isinya bahwa : Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas yaitu asas ....
A. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
B. Kejelasan tujuan
C. Keterbukaan
D. Kedayagunaan
46. Contoh sikap patuh terhadap peraturan yang berlaku adalah ....
A. Mendukung setiap upaya merusak keadaan yang sesuai dengan peraturan
B. Mematuhi peraturan lalu lintas tetapi melanggar peraturan di rumah
C. Melaksanakan peraturan yang disukai saja
D. Menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku
47. Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas yaitu asas ....
A. Kesamaan Kedudukan
B. Pengayoman
C. Kemanusiaan
D. Keadilan
48. Menggunakan seragam lengkap dan tidak mencontek saat ulangan adalah salah satu contoh sikap patuh pada peraturan perundang-undangan di tingkat ....
A. Keluarga
B. Sekolah
C. Masyarakat
D. Negara
49. Apakah mungkin, jika suatu negara berdiri tanpa adanya aturan/hukum yang mengatur ....
A. Mungkin
B. Bisa jadi
C. Ada
D. Tidak Ada
50. Ahli hukum yang mengemukakan teori piramida hukum adalah ....
A. John Locke
B. Montesquieu
C. Von Savigny
D. Hans Kelsen
51. Peraturan yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun dan tidak dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Peraturan tersebut termasuk dalam peraturan ....
A. Khusus
B. Umum
C. Tertulis
D. Tidak tertulis
52. Norma yang paling tinggi di dalam piramida hukum disebut ....
A. grundnorms
B. grondrecht
C. grondwet
D. grundgezets
53. Peraturan tidak tertulis sering disebut dengan istilah ....
A. Konvensi
B. Traktat
C. Konstitusi
D. Yurisprudensi
54. Di dalam piramida hukum, norma yang lebih tinggi bersifat ....
A. khusus dan aktual
B. tetap dan teknis
C. mutlak atau absolut
D. mendasar dan umum
55. Tiga unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah produk hukum agar bisa disebut sebagai peraturan perundang-undangan, kecuali ....
A. Produk hukum dikeluarkan oleh masyarakat
B. Produk hukum harus bersifat tertulis
C. Produk hukum harus mengikat secara umum
D. Produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang
56. Adapun yang dimaksud dengan asas lex posteriori derogate legi priori adalah ....
A. peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum
B. peraturan yang lebih tinggi akan menghapus peraturan yang rendah
C. peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama
D. peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah
57. Landasan Peraturan Perundang-Undangan nasional ditegaskan dalam ....
A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
58. Sesuatu yang menjadi dasar implementasi /pelaksanaan sistem hukum nasional ....
A. Undang-undang dan Prolegnas
B. Keadaan nyata dalam masyarakat
C. Pancasila dan UUD 1945
D. UUD 1945 dan Ketetapan MPR
59. Peraturan perundang-undangan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara, hal tersebut merupakan asas ....
A. Kedayagunaan
B. Keterbukaan
C. Kejelasan tujuan
D. Kelembagaan
60. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan RI secara normatif dapat kita lihat dalam ....
A. Lembaran Negara
B. Pembukaan UUD 1945
C. UU Nomor 12 Tahun 2011
D. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR
61. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan musywarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, hal tersebut termasuk dalam asas ....
A. Kebangsaan
B. Kekeluargaan
C. Pengayoman
D. Kemanusiaan
62. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa (kepentingan yang memaksa) adalah ....
A. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
B. Peraturan Presiden
C. Undang-undang
D. Peraturan Pemerintah
63. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. pernyataan tersebut menunjukkan adanya asas ....
A. kejelasan rumusan
B. dapat dilaksanakan
C. kejelasan tujuan
D. kelembagaan
64. Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....
A. Presiden dan DPR
B. DPR dan MPR
C. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
D. Presiden dan MPR
65. Dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ....
A. Pasal 24 UUD 1945
B. Keputusan Mahkamah Agung
C. Pembukaan UUD 1945
D. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
66. Peraturan Presiden berkedudukan setingkat dibawah ....
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan daerah provinsi
C. Undang-Undang
D. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
67. Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....
A. Keputusan Presiden
B. Ketetapan MPR
C. Pancasila
D. UUD 1945
68. Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan ....
A. Ketua DPR
B. Ketua MPR
C. Presiden
D. Menteri dalam negeri
69. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan asas ....
A. sosiologis
B. normatif
C. filosofis
D. yuridis
70. Hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang paling tinggi adalah ....
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Presiden
C. UUD NRI Tahun 1945
D. Undang-Undang